BNNP SULSEL

Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Selatan

Badan Narkotika NasionalPropinsi  Sulawesi Selatan yangselanjutnya disebut BNNP SULSEL adalah Instansi vertikal Badan NarkotikaNasional yang melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang Badan Narkotika Nasionaldalam wilayah propinsi Sulawesi Selatan, BNNP berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan Narkotika Nasional. BNNP Sulsel membawahi BadanNarkotika Nasional Kabupaten/Kota yang disingkat menjadi BNNK yaitu BNNKPalopo, BNNK Toraja dan BNNK Bone

VISI BNNP SULSEL

“Menjadi Perwakilan Badan Narkotika Nasional di Provinsi Sulawesi Selatan yang profesional dan mampu menggerakkan seluruh komponen masyarakat, Instansi Pemerintah dan Swasta di provinsi Sulawesi Selatan dalam melaksanakan Pencegahan, Pemberantasan dan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN)”

Untuk Mencapai visi BNNP SULSEL menjalankan MISI

“Bersama Instansi Pemerintah terkait, Swasta, dan Komponen Masyarakat di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan dalam melaksanakan Pencegahan, Pemberdayaan Masyarakat, serta didukung dengan tata kelola pemerintahan yang akuntabel”

Badan Narkotika Nasional Propinsi  Sulawesi Selatan berkedudukan di Jalan manunggal nomor 22 Kelurahan Macini Sombala Kecamatan Tamalate Kota Makassar. Sejak diresmikan pada tanggal 29 april 2012 oleh Kepala BNN RI KomjenPol Gories Mere dan Gubernur Sualwesi Selatan Ir. Syahrul Yasin Limpo BNNP Sulsel telah dipimin oleh :

  1. Kombespol Drs Richard M. Nainggolan, MM, MBA (2011-2015)
  2. Bridjen Pol Drs Agus Budiman Manalu SH (2015-2017)
  3. Brigjen Pol Drs. Andi Taqdir Tiro, SE (2017)
  4. Brigjen Pol Drs. Mardi rukmianto, SH (2017-2018)
  5. Brigjen Pol Drs. Idris Kadir, SH., M. Hum  (2018-Sekarang)

BNNP Sulsel Memiliki fungsi :

  1. Pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana strategis dan rencana kerja tahunan dibidang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekusor dan zat adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol yang selanjutnya disebut P4GN dalam wilayah provinsi.;
  2. Pelaksanaan kebijakan teknis dibidang pencegahan, pemberdayaan masyarakat, rehabilitasi dan pemberantasan dalam wilayah provinsi,;
  3. Pelaksanaan pembinaan teknis dan supervisi P4GN kepada BNNK/Kota dalam wilayah provinsi.;
  4. Pelaksanaan layanan hukum dan kerjasama dalam wilayah provinsi.;
  5. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama P4GN dengan instansi pemerintah terkait dan komponen masyarakat dalam wilayah

Dalam menjalankan fungsi BNNP Sulsel terdapat 1 Bagian dan  3 Bidang yaitu :

  1. Bagian Umum,
  2. Bidang Pencegahan,
  3. Bidang Rehabilitasi dan
  4. Bidang Pemberantasan